Persatuan dalam Keberagaman, DPW LDII Jawa Tengah Ajak Masyarakat Wujudkan Cita-cita Bangsa

Empat Pilar MPR RI
Bamsoet mengungkapkan demokrasi di Indonesia bergeser di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Jawa Tengah – Berbicara mengenai isu keberagaman dalam bingkai persatuan, Ketua DPW LDII Jawa Tengah, Singgih Tri Sulistiyono ikut menanggapi. Singgih yang juga Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro berpendapat bahwa persatuan dimasa saat ini harus diwujudkan dengan cara yang nyata dan berbeda.

“Membicarakan nasionalisme hari ini harus diwujudkan dengan mewujudkan cita-cita yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Seperti melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya,” ucap Singgih.

Ia menganggap munculnya rasa persatuan di awal kemerdekaan dapat dikatakan lebih mudah. Pada masa itu, narasi romantis dari para aktivis seperti misalnya, “Atas dasar rasa senasib sepenanggungan, maka kita siap berjuang,” itu sudah dapat memunculkan rasa persatuan.

“Namun jika narasi di atas disampaikan ke masyarakat sekarang, rasa-rasanya tidak mempan untuk membangun persatuan,” ucap Singgih Tri Sulistiyono dihadapan 200 anggota LDII se-Kabupaten Kebumen.

DPW LDII Jawa Tengah
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, atau yang sering disapa Bamsoet, juga berpendapat dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan ini. Bamsoet selalu mengingatkan bahwa demokrasi kita telah bergeser dan terjebak dalam angka.

“Sistem demokarsi saat ini telah bergeser menjadi demokrasi transaksional. Nomor piro wani piro. Jadi apa yang kita harapkan dengan demokrasi kita hari ini? Ketika mengunjungi berbagai perguruan tinggi, saya meminta badan pengkajian di kampus tersebut untuk mengkaji kembali demokrasi saat ini. Demokrasi kita transaksional, bicara angka. Tingkat korupsi semakin tinggi. Hampir 680-an pejabat negara terjerat korupsi,” jelas Bamsoet.

Bamsoet juga menegaskan pentingnya mensosialisasikan konsensus kebangsaan. Menurutnya, sejak pasca reformasi, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan telah dihapus. Maka terjadilah pergeseran nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme.

“Kita masih ingat beberapa peristiwa yang terjadi saat itu seperti kasus Sampit misalnya, ini dampak dari tidak hadirnya negara dalam pembinaan mental ideologi bangsa,” lanjut Bamsoet.


Author: Mike

About Miftah Qoily

Check Also

BBPPM Yogyakarta

Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat, LDII DIY Kunjungi BBPPM Yogyakarta

Yogyakarta (21/12) – LDII DIY bersama sejumlah aktivis desa, pemuda, kelompok tani, perikanan dan ormas …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *