DPD LDII SLEMAN Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Jakarta (9/3). Efisiensi anggaran pemerintah di tengah ketidakstabilan ekonomi berpotensi untuk menciptakan krisis di masyarakat. LDII mendorong masyarakat dan pemerintah mengantisipasi kondisi ini dengan hidup sederhana dan mandiri. Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk meningkatkan komunikasi dan kepedulian sosial agar terhindar dari ketidakpercayaan dan keresahan.
Pemerintah Indonesia menerapkan efisiensi pengelolaan anggaran pada awal tahun 2025. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Harapannya, setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.
Kebijakan efisiensi tersebut telah diupayakan agar tidak mengganggu layanan publik. Meskipun demikian, ekonomi dunia saat ini dalam kondisi yang tidak menentu sehingga harus diantisipasi dengan cara hidup yang hemat atau efisien.
“Salah satu indikasi ketidakpastian ekonomi dunia, adalah terjadi PHK besar-besaran di pabrik-pabrik yang berorientasi ekspor. Sejak akhir 2024 dan kuartal pertama 2025 puluhan ribu PHK karyawan telah terjadi di Pulau Jawa,” papar KH Chriswanto selaku Ketua Umum DPP LDII.
Pendapat LDII
Pemerintah telah berupaya dengan membuka lapangan kerja melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang setidaknya bisa menyerap 15 juta tenaga kerja atau sukarelawan. Namun, menurut KH Chriswanto, program tersebut belum berjalan maksimal karena persoalan anggaran dan operasional.
KH Chriswanto mengingatkan agar masyarakat menerima berbagai cobaan tersebut dengan tawakal. Ia pun mengimbau menyikapinya dengan terus mencari alternatif pekerjaan, bukan dengan emosional. Krisis yang disikapi dengan emosional, justru memicu krisis sosial.
Untuk itu, ia mengajak umat Islam untuk meningkatkan kepedulian sosial. Keluarga yang mampu, dapat membantu keluarga yang ekonominya sedang tidak bagus, karena PHK atau kebangkrutan dalam usaha, “Dengan demikian, persoalan ekonomi bisa tertangani dalam jangka pendek,” ujar KH Chriswanto.
Usulan Guna Atasi Pemborosan Anggaran
KH Chriswanto mengimbau pemerintah untuk lebih lebih berhati-hati dalam merancang program dan menetapkan anggaran di masa depan. Perubahan budaya birokrasi sangat diperlukan untuk mengatasi pemborosan yang terjadi.
Pemerintah daerah juga memiliki peran yang besar untuk mengantisipasi krisis dalam kondisi ini. Para kepala daerah diajak untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tengah menurunnya belanja kementerian yang berimbas kepada dinas di tingkat provinsi, PAD bisa menjadi penyelamat, “Potensi pajak dan retribusi daerah harus lebih dioptimalkan, tanpa membebani masyarakat kelas bawah yang bekerja di sektor informal,” paparnya.
Pengeluaran daerah harus difokuskan pada program yang benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat. Sementara itu, program-program pembangunan daerah, menurut KH Chriswanto bisa diupayakan menjajaki kerja sama dengan sektor swasta melalui skema investasi atau kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).
Komunikasi juga harus diutamakan dalam kondisi ini. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat mengakses informasi dengan harapan bisa memahami kondisi keuangan daerah, agar tidak terjadi ketidakpercayaan dan keresahan.
“Kepala daerah yang baru memang dihadapkan pada kesulitan keuangan negara dan kebijakan tunda bayar bisa berakibat sangat kompleks. Tapi dengan strategi yang tepat seperti optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, dan komunikasi publik yang baik memungkinkan kepala daerah dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dengan efektif,” tuturnya.
Rewriter: Mike
